Bilah Samping Artikel

Telah diserahkan
May 13, 2025
Diterima
September 8, 2025
Diterbitkan
September 30, 2025
Unduh
PDF (English)
Statistik
Baca Penghitung : 919 Unduh : 521

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Isi Artikel Utama

Abstrak

Penelitian ini memberikan analisis komprehensif mengenai regulasi produk kosmetik di Indonesia pada periode 2021–2024, dengan menelaah tren penegakan hukum, pola ketidakpatuhan regulasi, serta peran pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terus berkembang. Data diperoleh dari laporan tahunan inspeksi dan penindakan BPOM, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi perubahan kepatuhan regulasi dari waktu ke waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran berasal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan kontribusi sebesar 1–2% dari total kasus, sementara industri besar menunjukkan tingkat pelanggaran sedikit lebih tinggi (2,7–6,9%). Peningkatan signifikan sebesar 165% dalam jumlah produk tanpa izin edar tercatat dari 2021 ke 2022, diikuti penurunan substansial pada 2023 (85%) dan 2024 (32%). Kepatuhan terhadap Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) menunjukkan peningkatan konsisten sejak 2022. Pelanggaran terkait penandaan, iklan, dan klaim produk juga menurun, meskipun lebih dari 1.500 kasus masih dilaporkan setiap tahunnya. Kampanye edukasi publik memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran konsumen dan meminimalkan paparan terhadap produk berisiko. Data penegakan juga menunjukkan penurunan jumlah sanksi formal dan peringatan, mencerminkan pergeseran strategi BPOM menuju pendekatan regulasi yang lebih preventif dan fasilitatif. Pada masa mendatang, direkomendasikan agar BPOM memperluas inisiatif bantuan teknis melalui konsultasi langsung dan pemanfaatan platform digital sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan industri serta membangun sistem regulasi yang berbasis risiko dan mendukung inovasi.

Kata Kunci

Cosmetics compliant non-compliant supervision regulations Kosmetik Kepatuhan Ketidakpatuhan kosmetik regulasi pengawasan

Rincian Artikel

Creative Commons License

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Cara Mengutip
Kashuri, M., Ikrar, T., & Indrayanto, G. (2025). Analysis of Trends in Cosmetics Supervision Cases in Indonesia in 2021-2024. Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety, 5(2), 128–139. https://doi.org/10.54384/eruditio.v5i2.235
Unduh Sitasi
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

Referensi

  1. Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2015). Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.
  2. Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2020). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.
  3. Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2021). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.
  4. Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2022a). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
  5. Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2022b). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
  6. Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2022c). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika.
  7. Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2023a). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.
  8. Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2023b). Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.
  9. Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik.
  10. Barthe, M., Bavoux, C., Finot, F., Mouche, I., Cuceu-Petrenci, C., Forreryd, A., Chérouvrier Hansson, A., Johansson, H., Lemkine, G. F., Thénot, J.-P., & Osman-Ponchet, H. (2021). Safety Testing of Cosmetic Products: Overview of Established Methods and New Approach Methodologies (NAMs). Cosmetics, 8(2), 50. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/cosmetics8020050
  11. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, S. K. dan K. (2024). Database Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya. Https://Standar-Otskk.Pom.Go.Id/Otskk-Db/Kategori/Database-Kosmetik-Mengandung-Bahan-Berbahaya. https://standar-otskk.pom.go.id/otskk-db/kategori/database-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya
  12. Du, X.-N., He, Y., Chen, Y.-W., Liu, Q., Sun, L., Sun, H.-M., Wu, X.-F., & Lu, Y. (2024). Decoding Cosmetic Complexities: A Comprehensive Guide to Matrix Composition and Pretreatment Technology. Molecules, 29(2). https://doi.org/10.3390/molecules29020411
  13. EIBN. (2019). EIBN Sector Reports: Cosmetics 2019. https://madeinindonesia.com/images/minisite/itpc_uae/2019_EIBN_New_Report_-_Sector_Cosmetics.pdf
  14. Ferreira, M., Matos, A., Couras, A., Marto, J., & Ribeiro, H. (2022). Overview of Cosmetic Regulatory Frameworks around the World. In Cosmetics (Vol. 9, Issue 4, p. 72). https://doi.org/https://doi.org/10.3390/cosmetics9040072
  15. Health Sciences Authority (HSA). (2002). ASEAN Cosmetic Directive. https://www.hsa.gov.sg/cosmetic-products/asean-cosmetic-directive
  16. Hess, D. R. (2004). Retrospective studies and chart reviews. Respiratory Care, 49(10), 1171–1174.
  17. Indradewi AASN, Muliati NM (2022) The role of BPOM in the distribution of Cosmetics that contain hazardous subtances in Denpasar. In: Arifin B, Porio E, Sedana G (Eds), Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development. Dwijendra University, Denpasar, 244–253.
  18. Kalia, P., Zia, A., & Kaur, K. (2023). Social influence in online retail: A review and research agenda. European Management Journal, 41(6), 1034–1046. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.emj.2022.09.012
  19. Kashuri, M. (2024a, October 19). Peran BPOM dalam Menjaga Keamanan Kosmetik : Apa yang Perlu Diketahui Publik ? https://jurnalpost.com/peran-bpom-dalam-menjaga-keamanan-kosmetik-apa-yang-perlu-diketahui-publik/73223/
  20. Kashuri, M. (2024b). Menjaga Produk Kosmetik Lokal dari Impor. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.
  21. Kementerian Kesehatan. (2010a). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.
  22. Kementerian Kesehatan. (2010b). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika.
  23. LPPOM MUI. (2024). 2026 , Cosmetics Must Be Halal. https://halalmui.org/en/2026-cosmetics-must-be-halal/
  24. Marchelin, T. (2020). Not Everything ’ s On Fleek : Illegal Cosmetics on the Rise in Indonesia. Jakarta Globe. https://jakartaglobe.id/news/not-everythings-on-fleek-illegal-cosmetics-on-the-rise-in-indonesia
  25. Mercader-García, P., González-Pérez, R., Gatica-Ortega, M. E., & Pastor-Nieto, M. A. (2024). Cosmetovigilance for infrequent allergens in Spain using a national online registry: The example of allergic contact dermatitis caused by phenylethyl resorcinol. Contact Dermatitis, 90(3), 245–252. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/cod.14460
  26. Mileneo, M. F. (2024). Industri Kosmetik Indonesia Semakin “ Glowing ”, Kian Menjanjikan untuk Ekonomi Masa Depan. https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/11/29/industri-kosmetik-indonesia-semakin-glowing-kian-menjanjikan-untuk-ekonomi-masa-depan
  27. Morel, S., Sapino, S., Peira, E., Chirio, D., & Gallarate, M. (2023). Regulatory Requirements for Exporting Cosmetic Products to Extra-EU Countries. Cosmetics, 10(2). https://doi.org/10.3390/cosmetics10020062
  28. Mulya, A. (2023). Cosmetic Registration in Indonesia: Requirements and Process. Investinasia. https://investinasia.id/blog/cosmetic-registration-in-indonesia/
  29. Najemi, A., Purwastuti, L., & Nawawi, K. (2019). The Role of the Food and Drug Supervisory Agency (Bpom) in Managing Circulation of Cosmetics and Hazardous Foods. Berumpun, 2(2), 76–92. https://doi.org/10.33019/berumpun.v2i2.21
  30. Nayak, M., Virendra, M. P., Pharm, S. L. M., Prabhu, S. S., & Edin, F. (2023). Awareness level regarding adverse reactions caused by cosmetic products among female patients : A cross- ­ sectional study. March, 2512–2519. https://doi.org/10.1111/jocd.15734
  31. Oindrila Ghosal. (2025). NADFC ( BPOM ) Regulations of Cosmetics in Indonesia NADFC / BPOM. https://www.artixio.com/post/nadfc-bpom-regulations-of-cosmetics-in-indonesia
  32. Othman, N. N., Zakaria, Z., & Aziz, A. (2020). Legal Control for the Safety of Cosmetic Products Application Use in Malaysia. 3(Special Issue), 1–6. https://doi.org/https://doi.org/10.3687/jhis.a0000080
  33. Pratiwi, R., Auliya As, N. N., Yusar, R. F., & Shofwan, A. A. (2022). Analysis of Prohibited and Restricted Ingredients in Cosmetics. In Cosmetics (Vol. 9, Issue 4, p. 87). https://doi.org/https://doi.org/10.3390/cosmetics9040087
  34. Ribet, V., Claudin, L. A., Brinio, E., Berthier, A., Millet, V., Halbeher, C., Sauvaire, L., Laborderie, M., Lafosse, S., Olivan, A., Labadie, F. G., & Ferret, P.-J. (2021). Surveillance of dermo-cosmetic products: a global cosmetovigilance system to optimise product development and consumer safety. European Journal of Dermatology, 31(4), 463–469. https://doi.org/10.1684/ejd.2021.4101
  35. Scientific Committee on Consumer Safety of European Union. (2023). The SCCS Notes of Guidance for the testing of Cosmetic ingredients and their safety evaluation 12th Revision. https://health.ec.europa.eu/document/download/32a999f7-d820-496a-b659-d8c296cc99c1_en?filename=sccs_o_273_final.pdf
  36. Su, Z., Luo, F., Pei, X., Zhang, F., Xing, S., & Wang, G. (2020). Final Publication of the “Regulations on the Supervision and Administration of Cosmetics” and New Prospectives of Cosmetic Science in China. In Cosmetics (Vol. 7, Issue 4, p. 98). https://doi.org/https://doi.org/10.3390/cosmetics7040098
  37. Sutriyono, Hardyansah, R., Khayru, R. K., Arifin, S., Saktiawan, P., & Pakpahan, N. H. (2024). BPOM IN MONITORING AND CONTROLLING ILLEGAL COSMETICS. International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology, 5(2), 16–21. https://ejournalisse.com/index.php/isse/article/view/119
  38. Teixera, A., de Almeida, A., Melo, D., Leitão, L., & Silva, L. (2019). Descriptive analysis of notifications of adverse events of cosmetic products registered in Notivisa , from 2006 to 2018. Vigilância Sanitária Em Debate, 7(4), 17–25. https://doi.org/Teixera, A., de Almeida, A., Melo, D., Leitão, L., & Silva, L. (2019). Descriptive analysis of notifications of adverse events of cosmetic products registered in Notivisa , from 2006 to 2018. 7(4), 17–25. https://visaemdebate.incqs.fiocruz.br/index.php/visaemdebate/article/view/1384/1174
  39. Vieira, D., Duarte, J., Vieira, P., Gonçalves, M. B. S., Figueiras, A., Lohani, A., Veiga, F., & Mascarenhas-Melo, F. (2024). Regulation and Safety of Cosmetics: Pre- and Post-Market Considerations for Adverse Events and Environmental Impacts. In Cosmetics (Vol. 11, Issue 6, p. 184). https://doi.org/pkk;phttps://doi.org/10.3390/cosmetics11060184
  40. Wijanarko, R. A. K., & Anggoro, Y. (2021). Evaluation of GMP Compliance on Cosmetics : Case Study on Cosmetic Industries in Indonesia. Journal of International Conference Proceedings (JICP), 4(2), 150–160. https://doi.org/https://doi.org/10.32535/jicp.v4i2.1235
  41. Yunianto, E. P., & Anggoro, Y. (2021). Understanding Illegal Cosmetic Circulation in Indonesian Online Marketplace through Problem Analysis Triangle. 4(3), 34–41.
  42. Yustina, Y., Bodrorini, N., Sophian, A., & Lukitaningsih, E. (2024). Review: Policy strategy of nano cosmetic testing in Indonesia. Pharmacia, 71, 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.3897/pharmacia.71.e118872