Bilah Samping Artikel

Telah diserahkan
October 31, 2023
Diterima
August 26, 2025
Diterbitkan
September 30, 2025
Unduh
PDF (English)
Statistik
Baca Penghitung : 149 Unduh : 90

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Isi Artikel Utama

Abstrak

Merujuk pada periode RPJMN 2020-2024, diketahui Indikator Kinerja putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah belum mencakup seluruh fungsi di Deputi Bidang Penindakan Badan POM sehingga belum dapat menggambarkan secara holistik bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan. Salah satu kegiatan strategis yang belum tergambarkan dalam indikator tersebut adalah fungsi pemetaan kerawanan kejahatan yang terintegrasi pada Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP). Namun, pemetaan kerawanan kejahatan masih memiliki keterbatasan karena belum mampu memberikan bobot nilai sesuai dengan akurasi informasi pada saat dilakukan input data. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menyusun nilai kerawanan kejahatan Obat dan Makanan berdasarkan kriteria sumber informasi, sebagai salah satu pertimbangan usulan dalam pemantauan indikator kinerja. Penelitian dilakukan menggunakan metodologi mix method yaitu melalui pendekatan kuantitatif menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan pendekatan kualitatif menggunakan survei, dengan melibatkan 33 responden yang berasal dari latar belakang yang beragam. Hasil penilaian menunjukkan bahwa kriteria sumber informasi dengan bobot tertinggi dalam penilaian kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yaitu Hasil Penyidikan Obat dan Makanan (0,225), Hasil Kegiatan/Operasi Intelijen Obat dan Makanan (0,150), dan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan (0,141). Temuan pada kajian ini dapat dielaborasi melalui survei lanjutan dengan cakupan lebih luas dan melibatkan ahli yang kompeten di bidang pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, sehingga proyeksi usulan “Indeks kerawanan kejahatan Obat dan Makanan” dapat diusulkan menjadi salah satu indikator output pada sasaran program Deputi Bidang Penindakan.

Kata Kunci

crime vulnerability crime prevention output indicator of law enforcement food and drug kerawanan kejahatan cegah tangkal indikator keluaran penindakan Obat dan Makanan

Rincian Artikel

Creative Commons License

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Cara Mengutip
Fauziah, P., Wibowo, A., Dwi Anggraeni Puspa Handoko, Y., & Indriyana, I. (2025). Urgensi Penyusunan Nilai Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan sebagai Basis Data dalam Penyelenggaraan Redesain Sistem Perencanaan Penindakan. Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety, 5(2), 150–163. https://doi.org/10.54384/eruditio.v5i2.182
Unduh Sitasi
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

Referensi

  1. Babenko, A., Tarasenko, R., & Ostrohliadov, O. (2019). Mapping method in the research of drug crime regional criminological features (Ukraine taken as an example). SHS Web of Conferences, 68, 01011. https://doi.org/10.1051/shsconf/20196801011
  2. Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2022). Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2022.
  3. Barnum, J. D., Campbell, W. L., Trocchio, S., Caplan, J. M., & Kennedy, L. W. (2017). Examining the Environmental Characteristics of Drug Dealing Locations. Crime and Delinquency, 63(13), 1731–1756. https://doi.org/10.1177/0011128716649735
  4. Deng, Y., He, R., & Liu, Y. (2023). Crime risk prediction incorporating geographical spatiotemporal dependency into machine learning models. Information Sciences, 646. https://doi.org/10.1016/j.ins.2023.119414
  5. Eck, J. E., & Weisburd, D. (2015). Crime Place in Crime Theory. Criminal Justice Press.
  6. Ellis, L., Farrington, D. P., & Hoskin, A. W. (2019). Demographic Factors. In Handbook of Crime Correlates (pp. 47–103). Elsevier. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-804417-9.00002-8
  7. García, M. L. (2020). Vulnerability assessment process inputs—establish protection objectives. In Handbook of Loss Prevention and Crime Prevention (pp. 111–123). Elsevier. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-817273-5.00012-0
  8. Halford, E., Giannoulis, M., Condon, C., & Keningale, P. (2024). Do hotspot policing interventions against optimal foragers cause crime displacement? International Journal of Law, Crime and Justice, 77. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2024.100654
  9. Keputusan Direktur Jenderal bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024. (n.d.).
  10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan. (n.d.).
  11. Nawawi, J., Darmawati, Tajuddin, M. A., & Nutakor, B. S. M. (2023). The Law Enforcement of Cyber Crime by Involving the Role of the Cyber Patrol Society in Achieving Justice. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 11(3), 437–447. https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1289
  12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. (n.d.).
  13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. (n.d.).
  14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Narkotika Nasional Tahun 2020-2024. (n.d.).
  15. Quesada-Ruiz, L. C., García-Romero, L., & Ferrer-Valero, N. (2023). Mapping Environmental Crime to Characterize Human Impacts on Islands: An Applied and Methodological Research in Canary Islands. Journal of Environmental Management, 346. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118959
  16. Rossmo, D. K. (2021). Dissecting a Criminal Investigation. Journal of Police and Criminal Psychology, 36(4), 639–651. https://doi.org/10.1007/s11896-021-09434-1
  17. Saaty, R. W. (1987). The Analytic Hierarchy Process - What It is and How It is Used. Mathl Modelling, 9(5), 161–176.
  18. Silberglitt, R. S., Chow, B. G., Hollywood, J. S., Woods, D., Zaydman, Mikhail, & Jackson, B. A. (2015). Visions of law enforcement technology in the period 2024-2034 : Report of the Law Enforcement Futuring Workshop. RAND Corporation.
  19. Snaphaan, T., Hardyns, W., Pauwels, L. J. R., & Bowers, K. (2024). Rating places and crime prevention: Exploring user-generated ratings to assess place management. Computers, Environment and Urban Systems, 109. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2024.102088
  20. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (n.d.).
  21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. (n.d.).
  22. Wulur, N. (2017). Keterangan Ahli dan Pengaruhnya terhadap Putusan Hakim. Lex Crimen, VI(2).