Isi Artikel Utama

Abstrak

Pelaksanaan pelayanan kefarmasian sesuai standar yang berlaku sangat mendukung terwujudnya pelayanan kefarmasian yang berkualitas agar menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Pelayanan farmasi ini sangat terkait dengan kehadiran apoteker agar fungsi apotek berjalan sesuai standart operasional yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui tingkat kehadiran apoteker di apotek,  (2) melihat pengaruh kehadiran apoteker terhadap pengelolaan obat di apotek serta (3) mengetahui implementasi pengelolaan obat di apotek sesuai Peraturan Badan POM Nomor 24 tahun 2021. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel data hasil pengawasan sarana apotek pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mulai dari bulan Februari 2020 sampai Desember 2021. Analisis data dilakukan  menggunakan metode analisis kuantitatif uji korelasi Spearman dengan SPSS tipe 26. Hasil penelitian menunjukkan kehadiran apoteker pada sarana apotek di Provinsi Banten masih rendah yaitu 36,25% (58 dari 160 apoteker). Pengelolaan obat pada apotek merupakan tanggung jawab apoteker sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 24 tahun 2021 tentang Pengawasan pengelolaan  obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas  pelayanan kefarmasian, namun rendahnya kehadiran apoteker di apotek menyebabkan pengelolaan obat di apotek tidak sesuai dengan ketentuan. Implementasi pengelolaan obat di apotek berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 24 tahun 2021 masih kurang maksimal pada aspek pengadaan, penyerahan dan penyimpanan obat.

Kata Kunci

pharmacist pharmacy cares drug Banten province apoteker apotek obat Provinsi Banten

Rincian Artikel

Cara Mengutip
Hartuti, W., & Sasongko, R. E. (2023). Pengaruh Kehadiran Apoteker Terhadap Pengelolaan Obat Pada Apotek di Provinsi Banten . Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety, 3(2), 151–162. https://doi.org/10.54384/eruditio.v3i2.146

Referensi

  1. Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Nomor 06/01 Tahun 2021 tentang Hasil Sensus Penduduk 2020.
  2. Darmasaputra, E. 2014. Pemetaan Peran Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian Terkait di Surabaya Barat. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 1(5).
  3. Dominica, D., Deddi Prima Putra, D.D. dan Yulihasri. 2016. Pengaruh Kehadiran Apoteker Terhadap Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Kota Padang. Jurnal Sains dan Farmasi Klinis, 3-1.
  4. Febrianti, I. 2008. Tinjauan Sosiologis Peraturan terhadap Pekerjaan Kefarmasian di Apotek. http://Birohukumdanorganisasikementeriankesehatan.htm. (diakses pada tanggal 11 April 2022).
  5. Haris, M S. 2014. Pengaruh Apoteker Pengelola Apotek (APA) Terhadap Kualitas Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kabupaten Bangkalan. Jurnal Administrasi Publik, 12(1): 19-26.
  6. Hinkle, DE, Wiersma W & Jurs SG. 2003. Applied Statistics for the Behavioral Sciences 5th Ed. Boston: Houghton Mifflin.
  7. Kwando, Ricky R. 2014. Pemetaan Peran Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian Terkait Frekuensi Kehadiran Apoteker di Apotek di Surabaya Timur. Jurnal Ubaya, 3(1).
  8. Made, N. 2015. Pengaruh Apoteker Pengelola Apotek terhadap Kualitas Pelayanan Kefarmasian di Apotek-apotek Kota Denpasar. Denpasar: Universitas Udayana.
  9. Mellysa, Sarmalina Simamora. 2018. Hubungan Pengetahuan dan Perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) tentang Pengelolaan Sediaan Obat Psikotropika di Apotek di wilayah Seberang Ilir Kota Palembang. Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang, 13(2).
  10. Parera, M.W., N.M. Yasin dan Susi Ari Kristina. 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Apoteker Terhadap Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Jurnal Universitas Gajah Mada.
  11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek.
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
  15. Sujono, R dan Sabitu F.B. 2020. Pandangan Konsumen Ibu PKK di Semarang terhadap Kehadiran Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Universitas Islam Sultan Agung.