(untitled) (Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety, 2025)
Penelitian ini memberikan analisis komprehensif mengenai regulasi produk kosmetik di Indonesia pada periode 2021–2024, dengan menelaah tren penegakan hukum, pola ketidakpatuhan regulasi, serta peran pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terus berkembang. Data diperoleh dari laporan tahunan inspeksi dan penindakan BPOM, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi perubahan kepatuhan regulasi dari waktu ke waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran berasal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan kontribusi sebesar 1–2% dari total kasus, sementara industri besar menunjukkan tingkat pelanggaran sedikit lebih tinggi (2,7–6,9%). Peningkatan signifikan sebesar 165% dalam jumlah produk tanpa izin edar tercatat dari 2021 ke 2022, diikuti penurunan substansial pada 2023 (85%) dan 2024 (32%). Kepatuhan terhadap Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) menunjukkan peningkatan konsisten sejak 2022. Pelanggaran terkait penandaan, iklan, dan klaim produk juga menurun, meskipun lebih dari 1.500 kasus masih dilaporkan setiap tahunnya. Kampanye edukasi publik memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran konsumen dan meminimalkan paparan terhadap produk berisiko. Data penegakan juga menunjukkan penurunan jumlah sanksi formal dan peringatan, mencerminkan pergeseran strategi BPOM menuju pendekatan regulasi yang lebih preventif dan fasilitatif. Pada masa mendatang, direkomendasikan agar BPOM memperluas inisiatif bantuan teknis melalui konsultasi langsung dan pemanfaatan platform digital sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan industri serta membangun sistem regulasi yang berbasis risiko dan mendukung inovasi.