(untitled) (Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety, 2025)
Merujuk pada periode RPJMN 2020-2024, diketahui Indikator Kinerja putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah belum mencakup seluruh fungsi di Deputi Bidang Penindakan Badan POM sehingga belum dapat menggambarkan secara holistik bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan. Salah satu kegiatan strategis yang belum tergambarkan dalam indikator tersebut adalah fungsi pemetaan kerawanan kejahatan yang terintegrasi pada Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP). Namun, pemetaan kerawanan kejahatan masih memiliki keterbatasan karena belum mampu memberikan bobot nilai sesuai dengan akurasi informasi pada saat dilakukan input data. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menyusun nilai kerawanan kejahatan Obat dan Makanan berdasarkan kriteria sumber informasi, sebagai salah satu pertimbangan usulan dalam pemantauan indikator kinerja. Penelitian dilakukan menggunakan metodologi mix method yaitu melalui pendekatan kuantitatif menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan pendekatan kualitatif menggunakan survei, dengan melibatkan 33 responden yang berasal dari latar belakang yang beragam. Hasil penilaian menunjukkan bahwa kriteria sumber informasi dengan bobot tertinggi dalam penilaian kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yaitu Hasil Penyidikan Obat dan Makanan (0,225), Hasil Kegiatan/Operasi Intelijen Obat dan Makanan (0,150), dan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan (0,141). Temuan pada kajian ini dapat dielaborasi melalui survei lanjutan dengan cakupan lebih luas dan melibatkan ahli yang kompeten di bidang pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, sehingga proyeksi usulan “Indeks kerawanan kejahatan Obat dan Makanan” dapat diusulkan menjadi salah satu indikator output pada sasaran program Deputi Bidang Penindakan.