Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety

Persepsi Dan Perilaku Konsumen Di Jakarta Terhadap Logo “Pilihan Lebih Sehat” Pada Pangan Olahan

Siti Maemunah, Tety Herawaty — Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 +0000

Penyakit tidak menular menjadi ancaman kematian global, 15 juta orang usia 30–70 tahun akan meninggal setiap tahun akibat penyakit tidak menular. Penyakit ini disebabkan antara lain karena konsumsi pangan yang mengandung gula garam berlebih. Informasi nilai gizi pangan olahan menjadi alternatif membantu konsumen mengonsumsi pangan olahan sesuai kebutuhan gizi. Logo “pilihan lebih sehat” menjadi inovasi pemerintah dalam melindungi konsumen. Penelitian logo “pilihan lebih sehat” belum pernah dilakukan di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi dan perilaku konsumen terhadap logo “pilihan lebih sehat” pangan olahan. Metode penelitian survei pada subjek 63 orang di Jakarta, mayoritas usia 24-54 tahun (85,7%) dan pendidikan perguruan tinggi (84,1%). Hasil penelitian menunjukan responden memiliki persepsi positif 54% dan perilaku baik 68,3% terhadap penerapan logo. Korelasi antara tempat tinggal di Jakarta dengan persepsi responden terhadap penerapan logo yaitu hanya Jakarta Utara yang memiliki persepsi negatif dibawah 50,0% (33,3%) sedangkan Jakarta Timur 71,4% responden berpersepsi positif. Korelasi antara tempat tinggal di Jakarta dengan perilaku responden terhadap penerapan logo yaitu ≥50,0% responden di semua wilayah Jakarta memilki perilaku yang baik terhadap penerapan logo. Hasil bivariat antara usia dengan persepsi responden, terlihat sebagian besar responden usia 25–54 tahun memiliki persepsi baik (74,1%) terhadap penerapan logo. Analisis bivariat antara usia dengan perilaku responden terlihat responden usia 25–54 tahun berperilaku positif (59,3%). Hal ini menandakan ada dukungan konsumen terhadap penerapan pencantuman logo. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui persepsi dan perilaku konsumen terhadap penerapan logo “pilihan lebih sehat” dengan karakteristik tempat tinggal serta pendidikan terakhir responden yang lebih beragam.

Pendekatan Tipologi Tonry-Farrington dalam Upaya Pencegahan Peredaran Produk Pangan Olahan Ilegal di Wilayah Perbatasan Negara Indonesia

Rizki Arrahman Yovia, Andi Wibowo — Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 +0000

Peredaran pangan olahan khususnya asal impor Tanpa Izin Edar (TIE) mendominasi kerawanan kejahatan di wilayah perbatasan dengan persentase sebesar 71% dari total temuan. Hal tersebut telah menjadi permasalahan kompleks karena kaitan yang erat dengan sosial ekonomi masyarakat setempat. Pendekatan represif saja terbukti tidak cukup dalam upaya komprehensif penanggulangan fenomena tersebut. Penelitian disusun dengan menggunakan metode mix method yakni kuantitatif dan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat dan instansi terkait termasuk aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan kerawanan kejahatan khususnya untuk komoditi Pangan Olahan di wilayah perbatasan Negara Indonesia berdasarkan pendekatan tipologi Tonry-Farrington. Cakupan wilayah perbatasan yang dibahas adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan kejahatan dengan tipologi Tonry-Farrington, dapat diperoleh melalui konsep: (1) Developmental and Social Prevention terkait fungsi pencegahan kejahatan, perlu dilakukan penggalangan kepada key-opinion leader setempat termasuk tokoh masyarakat dan adat setempat yang memiliki reputasi baik serta mendukung upaya Badan POM; (2) Community Based terkait pendekatan kolaborasi dan berbagi sumber daya diperlukan dalam rangka meningkatkan nilai tambah; (3) Situational Prevention terkait kolaborasi yang dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan bersama dan menggandeng pemangku kepentingan yang sudah teredukasi dengan baik; dan sebagai upaya terakhir (4) Law Enforcement yaitu upaya kolaboratif dengan Criminal Justice System sebagai upaya untuk memberikan legitimasi yang kuat untuk mewujudkan efek gentar kepada pelaku kejahatan. Teori tipologi Tonry-Farrington dapat diadaptasi oleh BPOM sebagai pendekatan baru dalam penanggulangan permasalahan peredaran produk pangan TIE di wilayah Perbatasan Indonesia sehingga mampu ditangani secara holistik.

Studi Stabilitas Baku Pembanding Glukosamin Hidroklorida: Penerapan ISO 17034:2016 dalam Memastikan Kualitas dan Validitas Pengujian Farmasi

Neni Isnaeni — Fri, 03 Oct 2025 00:00:00 +0000

Baku pembanding sangat penting dalam pengawasan obat dan makanan untuk menjamin kualitas dan validitas hasil pengujian. Sesuai dengan ISO 17034:2016, PPPOMN sebagai produsen bahan acuan harus mengevaluasi dan memonitor stabilitas baku pembanding sekunder yang diproduksi. Uji stabilitas merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa kualitas produk tetap terjaga selama penyimpanan dan penggunaan. Namun, baku pembanding yang dikembangkan oleh PPPOMN belum dilakukan uji stabilitas untuk menentukan masa simpan baku pembanding tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan studi stabilitas baku pembanding glukosamin hidroklorida untuk memastikan kestabilannya selama proses transportasi, distribusi, dan penyimpanan. Studi stabilitas jangka panjang dilakukan pada suhu penyimpanan 4-8°C pada 0 bulan sebagai kontrol dan selama 72 dan 144 bulan, studi stabilitas jangka pendek dilakukan pada suhu 25°C dan 60°C pada 0 jam dan selama 72, 120, 168, dan 240 jam. Metode analisis stabilitas dengan KCKT yang tervalidasi. Stabilitas analit dianalisis dengan uji t. Hasil analisis menunjukkan baku pembanding glukosamin hidroklorida stabil pada suhu penyimpanan yang direkomendasikan selama 144 bulan stabil selama distribusi dengan maksimal suhu 60°C selama 240 jam (t hitung = 0,976). Studi membuktikan bahwa baku pembanding Glukosamin hidroklorida stabil pada kondisi penyimpanan tersebut. Dengan demikian, kualitas dan validitas hasil pengujian sediaan farmasi yang menggunakan baku pembanding tersebut dapat terjamin. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa baku pembanding Glukosamin hidroklorida memiliki kualitas yang terjamin dan dapat digunakan sepanjang disimpan pada kondisi penyimpanan dan umur simpan yang direkomendasikan. Informasi terkait kondisi penyimpanan dan umur simpan dapat dicantumkan pada label baku pembanding tersebut.

Analysis of Trends in Cosmetics Supervision Cases in Indonesia in 2021-2024

Mohamad Kashuri, Taruna Ikrar, Gunawan Indrayanto — Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini memberikan analisis komprehensif mengenai regulasi produk kosmetik di Indonesia pada periode 2021–2024, dengan menelaah tren penegakan hukum, pola ketidakpatuhan regulasi, serta peran pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terus berkembang. Data diperoleh dari laporan tahunan inspeksi dan penindakan BPOM, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi perubahan kepatuhan regulasi dari waktu ke waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran berasal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan kontribusi sebesar 1–2% dari total kasus, sementara industri besar menunjukkan tingkat pelanggaran sedikit lebih tinggi (2,7–6,9%). Peningkatan signifikan sebesar 165% dalam jumlah produk tanpa izin edar tercatat dari 2021 ke 2022, diikuti penurunan substansial pada 2023 (85%) dan 2024 (32%). Kepatuhan terhadap Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) menunjukkan peningkatan konsisten sejak 2022. Pelanggaran terkait penandaan, iklan, dan klaim produk juga menurun, meskipun lebih dari 1.500 kasus masih dilaporkan setiap tahunnya. Kampanye edukasi publik memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran konsumen dan meminimalkan paparan terhadap produk berisiko. Data penegakan juga menunjukkan penurunan jumlah sanksi formal dan peringatan, mencerminkan pergeseran strategi BPOM menuju pendekatan regulasi yang lebih preventif dan fasilitatif. Pada masa mendatang, direkomendasikan agar BPOM memperluas inisiatif bantuan teknis melalui konsultasi langsung dan pemanfaatan platform digital sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan industri serta membangun sistem regulasi yang berbasis risiko dan mendukung inovasi.

Profile of Natural Medicine Registration Document Compliance for Stunting Prevention in 2021–2023

Rima Dwi Pratiwi, Erna Rahmawati — Fri, 03 Oct 2025 00:00:00 +0000

Stunting menjadi salah satu indikator dari permasalahan sosial dan ekonomi dalam suatu negara. Dalam rangka melakukan pencegahan stunting, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pemberian obat tradisional. Pada penelitian ini dilakukan kajian proses registrasi produk obat tradisional obat bahan alam untuk pencegahan stunting yang diajukan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Indonesia selama periode 2021–2023. Sebanyak 900 produk telah didaftarkan dengan tren peningkatan tahunan, menunjukkan tingginya minat pelaku usaha dalam memproduksi dan mendaftarkan produk tersebut. Meskipun kesadaran akan pentingnya registrasi produk untuk memastikan keamanan dan mutu telah meningkat, masih terdapat masalah signifikan terkait dengan ketidaklengkapan dokumen yang diperlukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata 77% dari pengajuan produk masih belum lengkap dan kelompok usaha yang paling banyak mengajukan adalah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). Dari kelompok UKOT, pengajuan yang belum lengkap mencapai 90%. Analisis ini menemukan bahwa aspek mutu dan penandaan sering kali tidak memenuhi Peraturan Kepala BPOM Nomor 25 tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam. Penelitian ini menyarankan bahwa penyederhanaan prosedur registrasi dan intervensi yang lebih ditargetkan, seperti penyediaan materi sosialisasi dan pelatihan lebih intensif, dapat membantu mengatasi masalah ini. Selain itu, penelitian merekomendasikan survei lebih lanjut untuk mengidentifikasi secara spesifik hambatan yang dihadapi pelaku usaha, membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung peningkatan kualitas dan kecepatan proses registrasi produk di masa depan.

Urgensi Penyusunan Nilai Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan sebagai Basis Data dalam Penyelenggaraan Redesain Sistem Perencanaan Penindakan

Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 +0000

Merujuk pada periode RPJMN 2020-2024, diketahui Indikator Kinerja putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah belum mencakup seluruh fungsi di Deputi Bidang Penindakan Badan POM sehingga belum dapat menggambarkan secara holistik bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan. Salah satu kegiatan strategis yang belum tergambarkan dalam indikator tersebut adalah fungsi pemetaan kerawanan kejahatan yang terintegrasi pada Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP). Namun, pemetaan kerawanan kejahatan masih memiliki keterbatasan karena belum mampu memberikan bobot nilai sesuai dengan akurasi informasi pada saat dilakukan input data. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menyusun nilai kerawanan kejahatan Obat dan Makanan berdasarkan kriteria sumber informasi, sebagai salah satu pertimbangan usulan dalam pemantauan indikator kinerja. Penelitian dilakukan menggunakan metodologi mix method yaitu melalui pendekatan kuantitatif menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan pendekatan kualitatif menggunakan survei, dengan melibatkan 33 responden yang berasal dari latar belakang yang beragam. Hasil penilaian menunjukkan bahwa kriteria sumber informasi dengan bobot tertinggi dalam penilaian kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yaitu Hasil Penyidikan Obat dan Makanan (0,225), Hasil Kegiatan/Operasi Intelijen Obat dan Makanan (0,150), dan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan (0,141). Temuan pada kajian ini dapat dielaborasi melalui survei lanjutan dengan cakupan lebih luas dan melibatkan ahli yang kompeten di bidang pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, sehingga proyeksi usulan “Indeks kerawanan kejahatan Obat dan Makanan” dapat diusulkan menjadi salah satu indikator output pada sasaran program Deputi Bidang Penindakan.